Polri & KPK agar Bentuk Penyelidikan Gabungan Ungkap Kasus Djoko Tjandra

Kasus kaburnya buronan pengalihan hak tagih Bank Bali Djoko Tjandra dari Indonesia, diyakini banyak pihak melibatkan beberapa institusi penegakan hukum. Tidak hanya kepolisian, namun oknum di Kejaksaan dan Ditjen Imigrasi juga diduga turut memuluskan langkah Djoko Tjandra yang kini tengah berada di Malaysia. Terkait hal tersebut, Wakil Ketua Komisi III DPR Fraksi Nasdem Ahmad Sahroni mendorong agar Kepolisian turut melibatkan Komisi Pemberatasan Korupsi (KPK) dalam upaya pengungkapan kasus Djoko Tjandra dalam bentuk join investigation atau penyelidikan gabungan.

Menurut Sahroni, hal ini perlu dilakukan mengingat unsur korupsi dalam kasus Djoko Tjandra sudah begitu jelas. “Indikasi korupsi dalam kasus ini sudah terang benderang, jadi saya mendorong agar pengungkapan aktor yang turut memuluskan jalan Djoko Tjandra untuk kabur tidak hanya dilakukan oleh Kepolisian, Kejaksaan, dan Ditjen Imigrasinya Kemenkumham, tapi juga KPK patut turut terlibat. Bentuk aja join investigation antara polisi dan KPK, " kata Sahroni kepada wartawan, Jakarta, Selasa (21/7/2020). Sahroni menyebut, pelibatan KPK dalam pengungkapan kasus ini, bukan hanya terkait korupsi Djoko Tjandra, tapi juga kemungkinan adanya tindakan tindakan korupsi yang dilakukan oleh oknum oknum di institusi hukum lainnya.

“Jadi biar terang benderang, KPK sebaiknya turut terlibat, sehingga semuanya clear. Tidak hanya urusan membantu lolos, tapi juga turut diusut, sebesar apa potensi kerugian negara karena kejadian ini. Makanya seluruh prosesnya perlu diawasi oleh KPK,” papar Sahroni.

Written by admin