Pengusaha perumahan mengaku bisnis propertinya terdampak pandemi Covid 19 yang menyebabkan pendapatannya merosot hingga 50 persen dari kondisi normal. Ketua Umum DPP Real Estate Indonesia (REI) Totok Lusida membeberkan hal tersebut di seminar online 'Sinergi untuk Percepatan Pemulihan Sektor Perumahan' di Jakarta, Rabu (29/7/2020). Dia mengatakan, hanya perumahan bersubsidi saja yang bisnisnya masih bergerak karena mendapat stimulus pemerintah.
Sebaliknya, penjualan properti non subsidi menurun dan menurutnya perlu mendapatkan relaksasi dari Pemerintah mengingat kewajiban para pengembang tetap dijalankan. “Kami berharap pemerintah menerapkan kebijakan yang extraordinary khususnya bagi sektor properti. Beberapa relaksasi yang diperlukan untuk sektor perbankan, tenaga kerja, pajak, retribusi, perizinan, dan energi,” ujar Totok. Ketua DPP Asosiasi Pengembang Perumahan dan Pemukiman Seluruh Indonesia (Apersi) Junaidi Abdillah menambahkan, industri perumahan faktanya mampu menciptakan lapangan kerja dan membuka sektor padat karya.
“Kami perlu kepastian berusaha di industri properti terutama di era New Normal ini," urai Junaidi. Ketua Umum Himpunan Pengembang Pemukiman dan Perumahan Rakyat (Himpera) Harry Endang K menyatakan selain kepastian berusaha, penurunan daya beli masyarakat sebagai dampak dari penyebaran Covid 19 pun menghantui sektor industri perumahan. “Sebagai pelaku usaha, kami perlu mitigasi bersama sehingga beban finansial yang timbul akibat pandemi ini dapat ditanggung bersama oleh pihak terkait di ekosistem perumahan,” ujar Endang.
Endang melanjutkan meski berbagai tantangan tersebut menekan pertumbuhan industri perumahan, namun optimisme sektor perumahan dapat mendongkrak PEN tetap menyala. “Sebab masih banyak peluang dari sektor ini yang mampu memberikan dampak berlipat bagi ekonomi Indonesia," imbuhnya.
Leave a Reply