Pemerintah menyatakan kebijakan belanja pegawai pada tahun 2021, satu diantaranya diarahkan untuk mendorong birokrasi dan layanan publik yang tangkas, efektif, produktif, dan kompetitif. Selain itu, pemerintah dalam buku Nota Keuangan Beserta Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara juga tetap akan mengalokasikan gaji ke 13 dan Tunjangan Hari Raya (THR) untuk Pegawai Negeri Sipil (PNS). "Kedua, menjaga tingkat kesejahteraan pegawai melalui pemberian Gaji ke 13 dan THR," tulis keterangan tersebut, Jumat (14/8/2020).
Selanjutnya ketiga yakni mendukung penyederhanaan sistem birokrasi atau delayering dengan tetap memperhatikan kebutuhan jumlah pegawai yang diselaraskan dengan perkembangan teknologi, serta inovasi pola kerja dan proses bisnis, seperti kebijakan fleksibilitas lokasi kerja atau flexible working space. Sementara, pemerintah menjelaskan, belanja pegawai merupakan salah satu instumen strategis untuk mendorong produktivitas aparatur negara dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Pada tahun 2021, belanja pegawai kementerian dan lembaga (K/L) dianggarkan sebesar Rp 267 triliun.
"Alokasi ini digunakan untuk pembayaran gaji dan tunjangan kinerja sesuai dengan capaian reformasi birokrasi dari masing masing K/L," lanjut keterangan itu. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah mencairkan gaji ke 13 untuk Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebesar Rp 28,82 triliun. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, dengan adanya pandemi Covid 19, gaji ke 13 diharapkan dapat juga membantu meningkatkan pemulihan ekonomi nasional pada kuartal III 2020.
"Karenanya, saya mengajak mereka yang baru saja menerima gaji ke 13, ayo gunakan gaji ke 13 dengan bijak. Belilah produk produk buatan Indonesia," ujarnya saat teleconference, Senin (10/8/2020). Menurutnya, semua harus bersama sama untuk membangkitkan industri dalam negeri, khususnya Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Sementara itu, Sri Mulyani menyampaikan, pejabat eselon 1 dan 2 juga mengalami banyak perubahan pola kerja maupun jumlah jam kerja dalam menyusun berbagai kebijakan penanganan dampak pandemi Covid19.
Untuk itu, pemerintah ingin mengapresiasi kinerja tersebut dengan pemberian gaji ke 13 ke PNS, TNI, Polri, pegawai non ASN yang bekerja di instansi pemerintah, dan hakim pada lembaga peradilan. "Filosofi awal gaji ke 13 merupakan bentuk bantuan pemerintah untuk meringankan biaya sekolah awal tahun ajaran baru, seperti tahun tahun sebelumnya," pungkasnya. Ekonom Senior Faisal Basri menyatakan, biaya untuk membayar bunga utang pemerintah semakin besar hingga nyaris menyentuh 20 persen terhadap pendapatan negara.
Faisal menjelaskan, tingginya beban bunga membuat Pegawai Negeri Sipil (PNS) tidak mendapat kenaikan gaji selama 4 tahun di era Presiden Joko Widodo (Jokowi). "Selama ini ingat, selama era Pak Jokowi, PNS 4 tahun tidak naik gaji. Padahal, inflasi naik terus, kebutuhan semakin naik," ujarnya saat teleconference, Kamis (13/8/2020). Artinya, kata Faisal, pemerintah tidak ingin beban bunga di APBN untuk pembayaran bunga itu mencapai 20 persen dari pengeluaran pemerintah pusat.
"Akibatnya apa? Paling gampang dikorbankan yakni PNS tidak dinaikkan gajinya kan gitu. Kita harus hati hati, harus memperbaiki utang, jangan menjustifikasi kalau kita tidak ada masalah utang," katanya. Adapun sampai dengan Mei 2020, Kementerian Keuangan mencatat pembayaran bunga utang mencapai Rp 145,7 triliun atau setara dengan 43,5 persen dari pagu APBN senilai Rp 335,2 triliun. Realisasi tersebut mengalami peningkatan 14,7 persen jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya mencapai Rp 127,1 triliun.
Sementara dengan Perpres Nomor 72 Tahun 2020, pemerintah akan menaikkan porsi bunga utang terhadap pengeluaran dari 12 persen menjadi 17 persen. "Pertanyaannya, kenapa kita minta sharing burden sama BI? Kan itu sebetulnya gali lubang tutup lubang, misalnya gara gara ongkos Covid 19 terlalu besar maka beban BI jadi besar, kemudian tergerus modalnya," pungkas Faisal.
Leave a Reply