Doni Monardo Minta Daerah Jangan Mengambil Kebijakan yang Menimbulkan Masalah Baru

Kepala Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan Covid 19, Doni Monardo menegaskan, tindakan pemblokiran jalan akan menghambat pasokan logistik. Ia meminta kepala daerah membuat kebijakan yang tidak bertentangan dengan kebijakan pusat. "Jika ada tindakan menutup jalan maka akibatnya transaksi dari daerah satu ke daerah lain akan terhambat, padahal kepentingan supaya pasokan logistik tidak boleh terganggu," ujar Doni dalam webinar Katadata, Jumat (3/4/2020).

Kepala BNPB tersebut juga mengimbau agar kebijakan yang diambil daerah tidak menimbulkan masalah baru. "Sekali lagi jangan mengambil kebijakan yang menimbulkan masalah baru. Kita selesaikan masalah bencana ini tidak boleh menimbulkan bencana baru," ujarnya. Menurutnya, perlu mekanisme antar pimpinan, dan para staf sehingga kepala daerah sebagai pimpinan Gugus Tugas di daerah dapat memutuskan kebijakan yang dapat diterima dan diikuti publik.

"Ketika mengambil kebijakan perlu mekanisme antar pimpinan staf yang ada dari berbagai macam lembaga, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten kota, sehingga kebijakan dapat diputuskan dengan cara yang baik yang pasti juga akan diikuti publik," ujar Doni Monardo. Sebelumnya Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menegur Pemerintah Daerah yang melakukan pemblokiran jalan terkait wabah virus corona. Menurut Presiden Jokowi, pemblokiran tersebut mengganggu distribusi logistik.

"Saya harapkan Mendagri memberikan teguran kepada daerah daerah yang memblokir jalan agar urusan distribusi logistik ini tidak terganggu," kata Presiden Jokowi dalam Rapat Terbatas jarak jauh membahas persiapan Ramadan dan Idul Fitri, pada Kamis (2/4/2020). Jokowi mengaku mendapat laporan adanya dua daerah yang memblokir jalan. Akibatnya distribusi beras menjadi terganggu.

Oleh karena itu, Jokowi meminta Tito Karnavian memberitahukan hal tersebut kepada kepala daerah. "Saya kemarin mendapatkan laporan, ada dua daerah, urusan beras ada yang terganggu karena jalan jalan yang ditutup. Ini tolong kepala daerah diberitahu mengenai ini," katanya. Menghadapi bulan Ramadan dan Idul Fitri, Jokowi juga meminta jajarannya memastikan ketersediaan bahan pokok dan juga stabilitas harga.

Apalagi disaat situasi global termasuk Indonesia yang dilanda wabah virus corona. "Persiapan seperti ini sudah rutin kita lakukan tetapi bulan ramadan dan lebaran saat ini memang berada dalam konteks yang berbeda dari sebelumnya, karena kita menghadapi tantangan covid 19," ujarnya. Dinas Perhubungan Kota Madiun menutup sejumlah ruas jalan utama Kota Madiun.

Penutupan sejumlah jalan di perbatasan Kota Madiun itu dimulai sejak Selasa (31/3/2020). Kepala Dinas Perhubungan Kota Madiun, Ansor Rasidi, mengatakan penutupan tersebut bertujuan untuk membatasi pergerakan warga dengan harapan dapat memutus penularan virus Covid 19. "Alasannya untuk pembatasan pergerakan manusia diharapkan dapat memutus penularan Covid 19, mengingat kita terkepung dengan zona merah," kata Ansor ketika dihubungi, Selasa (31/3/2020) siang.

Dia menuturkan, pembatasan jalan tersebut berlaku untuk semua jenis kendaraan, dan akan berlangsung 24 jam. Ansor mengatakan, belum diketahui sampai kapan penutupan jalan akan berlangsung. "Batas waktunya tidak kami tentukan karena ini situasional. Tergantung pada pemahaman masyarakat untuk memilih mengamankan diri dan di rumah," ujarnya.

Ia menjelaskan, penutupan menggunakan water barrier, ada yang menggunakan guard dril dan menggunakan tong. Sedangkan jumlah jalan yang ditutup sebanyak 11 titik, di antaranya Jalan Yos Sudarso, Jalan Pahlawan, dan Jalan Diponegoro. Kemudian, Jalan Thamrin, Jalan DI Pandjaitan, Jalan Soekarno Hatta, Jalan Kelapa Sari, Jalan Urip Sumoharjo, Jembatan Mayjen Sungkono, Jembatan Sambirejo, dan Jembatan Madugondo.

Written by admin