on August 13, 2020
Ada Kekosongan Hukum Menindak Praktik Isu Sara & Ujaran Kebencian Bawaslu RI
UncategorizedBadan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI mengatakan masih terdapat kekosongan hukum alias kurangnya regulasi penindakan praktik ujaran kebencian dan politisasi sara di pelaksanaan pesta demokrasi, termasuk Pilkada Serentak 2020. Anggota Bawaslu RI Ratna Dewi Pettalolo menjelaskan kekosongan regulasi itu terjadi lantaran adanya modus yang dilakukan pihak tertentu di luar proses kampanye. Umumnya kata dia, modus
Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) MegawatiSoekarnoputri meminta para calon kepala daerah (cakada) untuk meningkatkanimunitasnya untuk mencegah terjangkit virus Covid 19 dengan meminum jamu tradisional. ”Tingkatkan imunitas tubuh, termasuk dengan jamu tradisional, tidak ada salahnya," ucap Megawati Megawati dalam pidatonya usai pengumuman 75 pasangan calon kepala daerah yang diusung PDIP dalam Pilkada 2020, Selasa
on May 21, 2020
Masyarakat Ingin Covid Berakhir Bukan Kepastian Pilkada Anggota DKPP Alfitra Salamm
Uncategorized– Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Alfitra Salamm menilai masyarakat Indonesia tidak peduli terhadap kepastian penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (pilkada) 2020. Menurut dia, masyarakat hanya memikirkan kapan pandemi coronavirus disease 2019 (Covid 19) berakhir dan dapat hidup secara normal menjalankan aktivitas sehari hari. “Masyarakat meminta kepastian kapan berakhirnya Covid. Bukan kepastian kapan Pilkada?” kata